Jakarta, Anggota Komisi DPR RI Saduddin mengungkapkan bahwa solusi yang disampaikan KemenPAN-RB untuk masalah tenaga K2 dalam rapat kerja dengan komisi II, membutuhkan dungan berbagai pihak
“Solusi yang dihasilkan, baru satu tahap untuk penyelesaian masalah, perlu proses selanjutnya agar solusinya menjadi konkrit” ujar Saad. Hal ini disampaikan disampaikan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Ia mencatat minimal dibutuhkan dua prasarat agar solusi yang diinginkan dapat terwujud.
Menurutnya, pertama, perlu adanya dukungan anggaran yang memadai karena pengangkatan 440 ribu honoror K2 menjadi CPNS membutuhkan anggaran 34 triliun.
“Perlu pembahasan dan dukungan kementrian keuangan untuk membahas skim pembiayaan, tentunya tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Tahun 2016 berapa yang diangkat menjadi CPNS dan berapa jumlah anggarn yang dibutuhkan. demekian seterusnya hingga tahun 2019,” ujar anggota legeslatif dari PKS ini.
Selanjutnya, yang kedua adalah pentingnya dukungan dari kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah.
“Rekrutmen ini harus memperhatikan desain dalam pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Sehingga tergantung kepada pengajuan kebutuhan oleh PPK,” tuturnya.
Seperti diberitakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPA-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bersedia mengangkat 440 tenaga honorer Kategori 2 atau K2 menjadi pegawai negeri sipil atau PNS secara bertahap dimulai tahun 2016 dan berakhir tahun 2019.
